Sudah bosan mendengar janji-janji manis pemerintah? Ya, tenang saja, kita semua berada di kapal yang sama, kapal yang kian hari mulai karam akibat beban janji-janji kosong yang tak kunjung terealisasi. Kali ini, panggung politik kita menampilkan lakon baru berjudul Mencari Esok dalam Cengkeraman Tirani.
Pengenalan Karakter
Dengan aktor utama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, drama ini sepertinya lebih mirip komedi gelap daripada kepemimpinan yang visioner.
Mari kita mulai dari pencalonan Gibran yang ajaib. Usianya masih hijau menurut konstitusi, tapi entah bagaimana, keajaiban terjadi. Mahkamah Konstitusi, yang dikendalikan oleh paman Gibran sendiri, tiba-tiba menjadi mesin pembuka jalan bagi politik keluarga.
Lalu, apakah kita masih percaya bahwa hukum berdiri di atas segalanya? Atau, apakah hukum itu ibarat karet gelang yang bisa ditarik dan dikencangkan sesuai kepentingan?
Setelah resmi naik takhta, kabinet pun dibentuk. Dengan embel-embel “zaken kabinet” alias kabinet profesional, kita berharap akan ada perubahan signifikan. Namun, apa yang kita dapat? Fleksibilitas jumlah kementerian yang sepertinya lebih ditujukan untuk menampung kepentingan politik keluarga Jokowi ketimbang efisiensi pemerintahan. Lebih banyak kursi, lebih banyak peluang bagi para loyalis.
Dan rakyat? Ah, rakyat cukup menonton dari kejauhan sambil bertanya-tanya: sejak kapan negara ini berubah menjadi kerajaan terselubung?
Komplikasi 1: Serangga, Batu, dan Laut yang Terkurung
Kita disuguhi program Makan Bergizi Gratis yang luar biasa “inovatif.” Mulai dari kasus keracunan massal hingga ide menggunakan serangga sebagai sumber protein. Apakah ini bukti bahwa pemerintah begitu peduli dengan kesehatan masyarakat? Atau justru eksperimen terselubung untuk melihat seberapa kuat rakyat bertahan dengan makanan yang tidak jelas kualitasnya?
Namun, adegan paling menggelikan dari drama ini terjadi ketika seorang siswa yang mengeluhkan makanan namun ditanggapi dengan keangkuhan oleh Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier.
Bukannya menenangkan atau mengevaluasi, ia justru menunjukkan sikap arogan yang malah memperkeruh suasana. Sejak kapan kritik dari rakyat dianggap sebagai gangguan yang harus dibungkam dengan intimidasi?
Bukankah program ini, katanya, dibuat untuk rakyat?
Atau rakyat hanya boleh bersyukur tanpa memiliki hak untuk mengeluh?
Tak hanya soal makanan, kabinet pemerintahan ini juga tampaknya lebih sibuk dengan urusan pribadi daripada tugas negara. Menteri Hak Asasi Manusia malah sibuk bercerita tentang kehidupannya sendiri, seakan-akan kita sedang mendengar siniar alih-alih pidato resmi negara.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi justru dihantam demonstrasi pegawai karena pemecatan sepihak yang diduga dilakukan sang menteri. Apakah ini wajah soliditas kabinet yang dijanjikan?
Lalu kita beralih ke dunia pendidikan. Guru-guru dijanjikan kesejahteraan yang lebih baik, tunjangan yang layak, serta peningkatan kualitas pendidikan. Tapi, yang terjadi justru pemangkasan anggaran besar-besaran. Percaya atau tidak, alat tulis kantor yang bahkan sekadar untuk menulis rencana pembelajaran pun dikurangi hingga 90%! Mungkin ke depannya guru harus menulis di daun pisang, atau lebih kreatif lagi, menggunakan batu seperti zaman prasejarah. Pendidikan kita tidak maju, tapi setidaknya kita bisa bernostalgia dengan zaman batu, bukan?
Belum cukup? Mari kita tengok ke laut. Ada pagar misterius sepanjang 30 kilometer yang tiba-tiba muncul di pesisir Kabupaten Tangerang. Tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba sudah berdiri tegak menghalangi nelayan mencari nafkah. Seolah-olah laut kini bukan lagi milik rakyat, tapi milik segelintir orang berkantong tebal yang memiliki sertifikat misterius. Siapa pemiliknya? Ah, jangan tanya. Transparansi itu mitos.
Komplikasi 2: Tangki Kosong, Kabinet Penuh, dan Harapan yang Melepuh
Di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini, ternyata ada inovasi canggih dalam dunia bahan bakar: bensin oplosan! Siapa sangka, subsidi BBM yang seharusnya meringankan beban rakyat justru menjadi lahan subur bagi para penyamun berdasi.
Triliunan rupiah uang rakyat melayang, sementara kita masih sibuk antre di SPBU, berharap dapat bensin yang benar-benar bensin, bukan cairan ajaib hasil eksperimen ala alkemis korup.
Mari kita bertanya dengan jujur: subsidi BBM ini sebenarnya untuk siapa? Rakyat? Atau mereka yang pintar mengaduk-aduk angka di balik meja? Dengan skema yang begitu rapi dan sistematis, mulai dari pejabat, distributor, hingga pelaku bisnis nakal, bensin subsidi yang seharusnya membantu rakyat malah berubah menjadi bahan campuran tak jelas yang mengisi tangki kendaraan kita.
Mungkin ini adalah inovasi terbaru: menciptakan bahan bakar yang tidak hanya membuat kendaraan mogok, tapi juga mempercepat kehancuran moral bangsa.
Lucunya, kita sering mendengar janji manis pemerintah tentang pengawasan ketat. Tapi, nyatanya, bensin oplosan terus mengalir deras, seolah-olah ada restu dari tangan-tangan tak kasat mata yang menikmati hasilnya.
Atau mungkin kita yang terlalu polos? Barangkali, ada standar baru dalam dunia hukum kita: semakin besar kerugian negara, semakin ringan hukuman yang didapat.
Belum lucu jika belum melihat klimaks dari semua komedi politik kita. Efisiensi anggaran ala Prabowo. Anggaran kementerian dipangkas habis-habisan dengan alasan penghematan. Infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya dikorbankan. Namun, lucunya, jumlah menteri justru melonjak hingga 108 orang.
Apakah ini yang disebut efisiensi? Atau justru efisiensi yang dipahami hanya berlaku untuk rakyat, sementara elit politik bebas berpesta pora?
Dengan adanya 108 orang itu, bukannya cakap dalam memberikan tanggapan justru malah memberikan tanggapan yang konyol. Hal yang lebih menggelikan adalah pembelaan sang pemimpin: “Banyak orang hebat dalam kabinet bukanlah masalah.” Tentu saja bukan masalah, setidaknya bukan bagi mereka yang mendapat jatah kekuasaan.
Lebih lucu lagi, ketika kritik bermunculan dari publik, para pejabat menanggapinya dengan kelakar murahan. Saat tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu menggema, yang muncul bukan refleksi, tapi candaan tidak sensitif. Barangkali, kita memang sedang dipimpin oleh para komedian, bukan negarawan.
Di atas semua itu, kita diperkenalkan dengan proyek spektakuler bernama Danantara. Sebuah lembaga investasi negara yang katanya akan mengelola aset hingga Rp14.000 triliun.
Dengan para elite politik menduduki kursi strategis di dalamnya, rakyat hanya bisa berharap bahwa ini bukan sekadar mesin penghisap aset negara untuk kepentingan segelintir orang. Sejarah sudah banyak mengajarkan kita, tapi anehnya, kita selalu terjebak dalam pola yang sama.
Yup, dengan banyaknya hal-hal tidak wajar di atas, jangan panik kalau gelombang PHK terus meningkat. Ini justru peluang emas untuk mengasah kreativitas! Mantan Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan bahwa 85 juta pekerjaan akan lenyap pada 2025. Tenang saja, bukan berarti rakyat akan mati kelaparan. Justru ini saat yang tepat bagi mereka untuk kembali ke akar budaya gotong royong: buka warung kopi, jualan pulsa, atau bikin konten TikTok.
Pemerintah sudah berusaha menciptakan 19 juta lapangan kerja, meskipun hasilnya masih harus menunggu keajaiban. Sementara itu, Vietnam terus menarik investasi asing, sedangkan kita masih sibuk menyederhanakan birokrasi sambil memastikan kebijakan investasi tetap mendukung segelintir elit bisnis. Jadi, daripada sibuk mengeluh, lebih baik persiapkan diri untuk beradaptasi dengan realitas baru!
Jadi, pertanyaannya sederhana: apakah kita masih percaya bahwa pemerintah ini bekerja untuk rakyat? Ataukah kita hanya bagian dari sebuah sandiwara besar yang akhirnya akan berakhir dengan kisah lama: rakyat dikorbankan, oligarki semakin kuat? Saatnya kita berpikir, saatnya kita bertanya. Jika negeri ini memang demokrasi, mengapa kita lebih sering diperlakukan seperti penonton daripada pemain dalam nasib bangsa sendiri?
Klimaks: Rapat Gelap, Seragam Besi, dan Asap dari Ruang Redaksi
Kabar baik untuk seluruh rakyat Indonesia! Pemerintah kita kembali menunjukkan inovasi dalam menciptakan stabilitas dan keamanan nasional. Kini, tentara dan polisi tak lagi hanya bertugas menjaga pertahanan dan ketertiban, tetapi juga mengelola perusahaan, bisnis, hingga kementerian.
Ya, kita sedang menyaksikan era baru: era ketika sipil bisa tidur nyenyak karena semua aspek kehidupan sudah diurus oleh aparat!
Siapa bilang kita tidak belajar dari sejarah? Dengan semangat nostalgia Orde Baru, militer kembali ke dunia korporasi. Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog adalah langkah strategis untuk memastikan cadangan beras nasional dikelola dengan kedisiplinan ala barak. Tak perlu repot memikirkan pengalaman manajerial atau latar belakang sipil, karena yang terpenting adalah ketegasan dan loyalitas.
Revisi Undang-Undang TNI semakin mempertegas langkah maju ini dengan membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil dan berbisnis. Kritikus mungkin berteriak soal “supremasi sipil” atau “profesionalisme militer,” tapi mereka lupa bahwa kita butuh solusi kreatif untuk mengatasi pengangguran di kalangan perwira non-job. Jangan kaget jika suatu hari nanti, pelatihan manajemen bisnis bagi tentara menjadi syarat utama sebelum seseorang bisa menjadi direktur BUMN!
RUU Polri adalah bukti nyata bahwa negara selalu ingin melindungi warganya, bahkan dari diri mereka sendiri. Dengan pasal yang memungkinkan polisi memblokir internet, menyadap tanpa regulasi jelas, serta memperpanjang usia pensiun, kita bisa yakin bahwa tak ada yang bisa lolos dari pantauan negara.
Tak hanya itu, mutasi besar-besaran di kepolisian membuka peluang bagi aparat untuk berkarier di kementerian dan lembaga lain. Ini bukan “dwifungsi Polri,” melainkan “multifungsi Polri!” Beberapa perwira kini duduk di Kemenko Polhukam, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian ESDM. Dengan begini, kita tak perlu repot mencari profesional sipil yang ahli di bidangnya, karena polisi bisa mengisi semua jabatan.
Dari kembalinya Indonesia ke masa “keemasan” bukan hanya rakyat yang dibungkam, melainkan pilar-pilar demokrasi lain kedapatan hakikat luhur yang amat sangat membangongkan. Ya, benar, Jurnalis. Jurnalis mendapatkan hakikat aslinya, yakni diancam.
Bayangkan menjadi jurnalis di negeri ini. Anda bangun pagi, menyiapkan kopi, lalu mulai mengetik berita investigasi. Namun, alih-alih tepuk tangan atas keberanian Anda mengungkap fakta, yang datang justru ancaman, pembubaran liputan, atau yang lebih kreatif lagi adalah sebungkus kepala babi di depan rumah. Selamat datang di Indonesia, di mana menulis berita bisa berarti mempertaruhkan nyawa!
Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), kekerasan terhadap jurnalis meningkat drastis, dari 43 kasus pada 2021 menjadi 101 kasus pada 2023. Artinya, semakin banyak kebenaran yang diungkap, semakin besar pula risiko bagi mereka yang menulisnya.
Lantas, apakah ini pertanda bahwa pemerintah benar-benar mendukung kebebasan pers? Ataukah mereka hanya mendukung kebebasan bagi media yang sekadar memuji-muji kebijakan tanpa bertanya?
Kasus jurnalis Rico Sempurna Pasaribu meninggal dalam kebakaran misterius setelah menerima ancaman. Misterius? Atau lebih tepatnya “kasus yang sengaja diperlambat penyelesaiannya hingga masyarakat lupa?” Sementara itu, kantor KontraS juga “dihadiahi” tamu tak diundang setelah berani mengkritisi revisi UU TNI.
Apakah ini bentuk diskusi demokratis yang dikampanyekan pemerintah, atau sekadar cara halus untuk mengatakan: “Jangan macam-macam kalau masih mau hidup tenang”?
Ironinya, ketika kasus kepala babi menghebohkan publik, respons pemerintah malah berupa lelucon. Rupanya, bagi mereka, teror terhadap jurnalis adalah bahan komedi, bukan persoalan serius yang mencerminkan betapa rapuhnya demokrasi kita. Jika begitu, mengapa tidak sekalian saja mengganti slogan negara menjadi “Kebebasan Berpendapat Dijamin, Asal Tidak Mengkritik?”
Media adalah pilar keempat demokrasi, tapi tampaknya pilar ini semakin keropos karena rayap-rayap kekuasaan yang gemar menyensor dan membungkam. Jika kita membiarkan kondisi ini berlarut, jangan kaget kalau suatu saat berita di negeri ini hanya berisi puja-puji terhadap penguasa, sementara yang berani mengkritik perlahan menghilang entah di balik jeruji atau dalam kebakaran misterius berikutnya.
Jadi, rakyat Indonesia, apakah kita akan terus diam menyaksikan para pembawa berita dibungkam satu per satu? Atau kita akan bertanya dengan lantang: Demokrasi macam apa yang kita jalani jika mengungkap kebenaran justru dianggap sebagai tindakan subversif?
Resolusi Revolusi
Apa yang anda harapkan dari sebuah cerpen ini? Sebuah resolusi? Mohon maaf lahir dan batin, Indonesia perlu revolusi. Demokrasi masih ada, tetapi semakin dikendalikan oleh elit politik. Jika rakyat tidak bergerak, demokrasi hanya akan menjadi ilusi.
Mulailah dari kesadaran diri, sebarkan informasi, edukasi sesama, dan dukung gerakan rakyat yang berjuang untuk perubahan.
Dengan terus mengkritisi kebijakan pemerintah, menyuarakan opini, dan mendukung gerakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, Indonesia akan dikuasai oleh generasi yang membaca adalah hobi ketika makan siang.
Akan dikuasai oleh generasi yang amanah adalah prinsip utama kepemimpinan.
Akan dikuasai oleh generasi yang laki-lakinya hafal intisari buku Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi. Akan dikuasai oleh generasi yang aparatnya mengamalkan sila kedua Pancasila.
Akan dikuasai oleh generasi yang sektor pendidikan adalah prioritas utama bukan prioritas pendukung.
