Akhir-akhir ini, Prabowo Subianto sedang gencar-gencarnya melakukan pidato di muka umum. Namun pidato-pidato tersebut disambut sautan kekecewaan publik karena mempengaruhi beberapa aspek nasional yang berdampak kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat menilai diksi yang dikeluarkan pada pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga memberikan kesan yang kurang pantas untuk dikeluarkan oleh sosok nomor satu di Indonesia.
Pidato Presiden sebagai Instrumen Komunikasi Krisis
Dalam artikel ilmiah yang berjudul “Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Prabowo Subianto” menunjukkan bahwa dalam pidato perdana Presiden Prabowo, ia berupaya untuk membangun sebuah konstruksi ideologis yang berkaitan dengan nasionalisme ekonomi.
Hal itu terlihat dari penggunaan kosakata seperti “kedaulatan,” “kemandirian,” dan “berdikari” yang terus-menerus diulang untuk menegaskan bahwa masa depan Indonesia harus terlepas dari ketergantungan pada kekuatan asing. Pengulangan diksi ini merupakan strategi linguistik untuk menanamkan suatu ideologi agar diterima sebagai “akal sehat” oleh masyarakat.
Kajian artikel tersebut juga menemukan bahwa Prabowo membangun narasi bahwa Indonesia adalah korban eksploitasi ekonomi global melalui pilihan struktur bahasa. Indonesia selalu digambarkan sebagai pihak yang “dieksploitasi” dan “dirugikan” oleh pihak luar, sementara dalam visi pemerintahannya Indonesia diposisikan sebagai aktor yang akan “menguasai” dan “berdikari.”
Perubahan posisi pada linguistik ini memperlihatkan bagaimana pidato digunakan untuk mengubah persepsi publik dari yang sebelumnya adalah korban menjadi bangsa yang bangkit sebagai pelaku utama ekonomi. Dalam kerangka Fairclough, strategi ini merupakan bentuk symbolic power, yaitu penggunaan bahasa untuk mengurangi jarak antara pemimpin dengan rakyat sehingga otoritas politik terlihat lebih setara.
Aspek lain yang cukup menarik adalah bagaimana Prabowo melakukan repositioning citra politik melalui pidatonya. Ia menggeser citra lamanya sebagai sosok militer yang keras menjadi sosok negarawan yang demokratis, pluralis, dan merangkul seluruh kelompok masyarakat. Penggunaan metafora seperti “rumah bersama” dan “perjalanan bersama” serta penekanan terhadap nilai-nilai Pancasila semakin memperjelas pergeseran citra lamanya.
Pada bagian lain, pembahasan mengenai representasi hubungan internasional. Prabowo membangun dikotomi atau pembagian atas dua kelompok yang cukup jelas antara Indonesia dengan pihak asing. Saat berbicara mengenai kedaulatan nasional, Prabowo menggunakan modalitas yang sangat tegas, sedangkan saat membahas kerja sama internasional bahasa yang digunakan menjadi jauh lebih lunak.
Ambivalensi tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara nasionalisme ekonomi dan kebutuhan Indonesia untuk tetap terlibat dalam sistem ekonomi global. Dengan begitu, pidato tidak hanya menjadi media komunikasi domestik, tetapi juga mengirimkan sinyal politik kepada komunitas internasional mengenai arah pemerintahan yang baru.
Dengan demikian, pidato merupakan instrumen untuk membangun ideologi, mengkonstruksi identitas nasional, memperoleh legitimasi politik, serta membentuk persepsi publik terhadap arah pemerintahan. Apabila pidato sebagai instrumen komunikasi krisis gagal menjaga kejelasan pesan, konsistensi narasi, maupun kredibilitas retorika, maka dampaknya tidak berhenti pada aspek komunikasi semata, tetapi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik, persepsi investor, stabilitas ekonomi, hingga posisi Indonesia di mata internasional.
Retorika Populis dalam Pidato “Orang Desa Tidak Pakai Dolar”
Kasus pidato Presiden Prabowo yang paling kontroversial serta contoh yang paling menonjol mengenai bagaimana komunikasi politik pemerintah dapat bergeser dari penjelasan yang berbasis data menuju retorika yang bersifat populis adalah saat meresmikan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Nganjuk pada 16 Mei 2026.
Dalam merespons kekhawatiran masyarakat terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang pada saat itu sudah tembus Rp17.500 per dolar AS, Prabowo menyatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan berkata “orang desa tidak pakai dolar”. Kalimat tersebut segera menyebar luas di media sosial dan menjadi potongan pidato yang jauh lebih ramai diperbincangkan dibanding substansi utama acara, yakni peluncuran program Kopdes. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana satu kalimat sederhana dapat mendominasi ruang publik, sekaligus menggeser perhatian masyarakat dari kebijakan menuju gaya komunikasi pemimpin.
Dalam artikel opini esai Kompas.com berjudul “Orang Desa Tidak Pakai Dolar dan Retorika Populis Prabowo” yang ditulis oleh G.K. Suhassatya dan dipublish 17 Mei 2026 pernyataan tersebut dipahami sebagai bentuk retorika populis yang menyederhanakan persoalan ekonomi yang sebenarnya kompleks. Penulis mengaitkannya dengan pemikiran Jan-Werner Müller dalam What Is Populism?, yang menjelaskan bahwa populisme cenderung membangun dikotomi antara “rakyat” dan “elite”.
Dalam pidato tersebut, “orang desa” diposisikan sebagai representasi masyarakat yang hidup dalam ekonomi riil sehingga seolah-olah tidak terdampak oleh dinamika pasar global. Narasi ini membentuk kesan bahwa fluktuasi nilai dolar hanya menjadi persoalan kelompok elite, sedangkan masyarakat kecil dianggap berada di luar jangkauan sistem ekonomi internasional.
Analisis tersebut kemudian diperkuat melalui konsep empty signifier yang dikemukakan oleh Ernesto Laclau dalam On Populist Reason. Menurut Laclau, populisme bekerja dengan menghadirkan simbol yang mampu menyatukan berbagai keresahan masyarakat ke dalam identitas kolektif bernama “rakyat”. Dalam konteks pidato Presiden, sosok “orang desa” berfungsi sebagai simbol tersebut.
Melalui penggunaan bahasa yang sederhana, spontan, dan mudah dipahami, pemimpin membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa menguraikan mekanisme ekonomi yang lebih kompleks. Akibatnya, komunikasi politik lebih diarahkan untuk menciptakan rasa aman dibandingkan meningkatkan pemahaman publik mengenai persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.
Artikel itu juga mengaitkan fenomena tersebut dengan teori Guy Debord dalam The Society of the Spectacle. Debord berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, realitas semakin tergantikan oleh citra dan pertunjukan. Politik kemudian lebih banyak dinilai dari daya tarik visual dan kemudahan penyebaran pesan daripada kualitas argumentasi maupun substansi kebijakan.
Pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” menjadi contoh komunikasi politik yang mengikuti logika media sosial, yakni disampaikan secara singkat, mudah dipotong menjadi video pendek, menarik perhatian publik, dan berpotensi menjadi viral. Dampaknya, pembahasan mengenai pelemahan rupiah, inflasi, serta pengaruh ekonomi global menjadi kurang mendapat perhatian karena fokus publik lebih tertuju pada slogan yang mudah diingat.
Selain itu, artikel tersebut mengkritik romantisasi kehidupan desa yang muncul dalam pidato Presiden. Desa digambarkan seolah-olah terbebas dari pengaruh kapitalisme global, padahal dalam praktiknya masyarakat desa sangat bergantung pada harga berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx mengenai penetrasi kapitalisme hingga ke seluruh rantai produksi dan distribusi. Harga pupuk, benih, pestisida, pakan ternak, alat pertanian, bahan bakar, hingga biaya logistik memiliki keterkaitan dengan pasar internasional. Oleh karena itu, meskipun masyarakat desa tidak melakukan transaksi menggunakan dolar secara langsung, perubahan nilai tukar tetap memengaruhi biaya hidup mereka melalui mekanisme ekonomi nasional.
Dalam laporan Tempo.co yang dipublikasi pada tanggal 17 Mei 2026 memuat wawancara dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai bahwa pernyataan Presiden dapat dipahami sebagai upaya meredam kepanikan masyarakat agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa komunikasi pada saat krisis seharusnya tidak dilakukan dengan menyederhanakan persoalan. Menurutnya, walaupun masyarakat desa tidak menggunakan dolar saat bertransaksi di pasar atau warung, mereka tetap berada dalam sistem harga nasional yang dipengaruhi oleh pergerakan kurs.
Syafruddin juga menjelaskan bahwa pelemahan rupiah berdampak pada masyarakat desa melalui rantai distribusi ekonomi. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor berbagai kebutuhan seperti minyak, pupuk, pestisida, pakan ternak, obat-obatan, alat pertanian, hingga bahan baku industri ikut meningkat. Kenaikan biaya tersebut kemudian diteruskan melalui distributor, kios pertanian, dan pasar hingga akhirnya dirasakan langsung oleh rumah tangga desa dalam bentuk kenaikan harga barang. Ia juga menyoroti kondisi petani dan peternak kecil yang menghadapi tekanan ganda.
Di satu sisi, biaya produksi terus meningkat akibat melemahnya rupiah, sementara di sisi lain harga jual hasil panen tidak selalu naik karena dipengaruhi mekanisme pasar, peran tengkulak, maupun kebijakan pemerintah. Atas dasar itu, Syafruddin mengusulkan agar pemerintah mengubah pendekatan komunikasinya, dari narasi “desa tidak pakai dolar” menjadi pesan bahwa “desa tidak boleh menanggung dampak dolar sendirian”, sehingga fokus komunikasi bergeser dari sekadar menenangkan publik menuju penegasan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.
Respon Warganet terkait Pidato Presiden Prabowo
Dari sini terlihat bahwa publik menyadari retorika presiden memang buruk dan tidak mencerminkan marwah dirinya sebagai seorang presiden.
Substansi Pidato, Legitimasi, serta Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik
Analisis yang dilakukan oleh BBC News Indonesia dengan judul “Yang terekam dalam 70 pidato Presiden Prabowo: Dari klaim keberhasilan MBG hingga antek-antek asing” yang dipublish pada tanggal 17 Februari 2026 terhadap sekitar 70 pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya pola komunikasi yang konsisten selama periode akhir 2024 hingga awal 2026.
Narasi yang paling dominan ialah penggunaan kata rakyat, klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberantasan korupsi serta kemunculan istilah seperti antek-antek asing atau kekuatan asing ketika merespons kritik terhadap pemerintah. Pengulangan tema-tema tersebut memperlihatkan bahwa pidato presiden tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan legitimasi politik melalui penguatan citra kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
Profesor Ilmu Politik dan Studi Asia University of Melbourne, Vedi Hadiz, menilai bahwa pola komunikasi tersebut berkaitan erat dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang disertai kecenderungan menuju sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi. Menurutnya, narasi mengenai pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, perlindungan kekayaan nasional, hingga ancaman dari kekuatan asing secara konsisten membangun citra pemimpin yang memiliki otoritas kuat dalam menentukan arah negara. Dari sudut pandang Vedi, retorika tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi kekuasaan yang menempatkan presiden sebagai pusat utama dalam pengambilan keputusan politik.
Pandangan yang sejalan juga disampaikan oleh akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Mirah Mahaswari. Ia berpendapat bahwa pengulangan narasi mengenai keberhasilan program MBG, keberpihakan kepada rakyat, serta munculnya ancaman bersama seperti “antek asing” merupakan strategi komunikasi politik untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan.
Menurut Mirah, penyampaian keberhasilan program secara berulang dapat membentuk persepsi publik bahwa pemerintah telah bekerja secara optimal, sehingga ruang untuk mengevaluasi implementasi kebijakan menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, penggunaan istilah “antek asing” dinilai efektif sebagai bentuk blame shifting, yaitu mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang dihadapi pemerintah dengan menghadirkan pihak luar sebagai sumber ancaman bersama. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas diskursus publik karena kritik terhadap pemerintah dapat dipersepsikan sebagai sikap yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Di luar aspek legitimasi politik, efektivitas pidato Presiden juga berkaitan dengan respons publik dan pelaku ekonomi. Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menjelaskan bahwa pidato Presiden dapat menjadi sinyal awal yang memberikan optimisme kepada pasar, tetapi kepercayaan investor tidak dibangun hanya melalui komunikasi politik. Pasar akan mengevaluasi sejauh mana pesan yang disampaikan diwujudkan dalam kebijakan fiskal dan implementasi nyata. Menurut Kunto, pelaku pasar bersikap rasional dengan menunggu konsistensi pemerintah dalam merealisasikan komitmen yang telah diumumkan.
Kunto menjelaskan bahwa pasar sempat memberikan respons positif setelah pemerintah mengumumkan penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis, yang dinilai mampu memberikan kepastian terhadap pengelolaan fiskal. Namun, ia menekankan bahwa perubahan sentimen investor tidak dapat ditentukan hanya oleh satu pidato, karena pelaku pasar cenderung mengambil sikap wait and see sambil menilai konsistensi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, apabila isi pidato diwujudkan dalam kebijakan yang efektif, konsisten, dan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, kepercayaan investor berpeluang meningkat. Sebaliknya, jika komunikasi politik lebih banyak berisi klaim keberhasilan tanpa didukung implementasi yang dapat dibuktikan, kredibilitas pemerintah di mata publik maupun pelaku ekonomi berisiko menurun.
Perbedaan Retorika Presiden dari Masa ke Masa
Perkembangan retorika kepresidenan di Indonesia menunjukkan perubahan yang mengikuti dinamika politik, sosial, dan tantangan pada setiap periode pemerintahan. Setiap presiden memiliki gaya komunikasi gaya komunikasi yang berbeda, baik dalam membangun legitimasi, menyampaikan visi pemerintahan, maupun membentuk hubungan dengan masyarakat.
Masa Abdurrahman Wahid
Retorika kepresidenan banyak menekankan semangat rekonsiliasi politik dan penguatan demokrasi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pidatonya dipenuhi ajakan membangun persatuan, penghormatan terhadap proses demokrasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi pemerintahan baru.
Masa Megawati Soekarnoputri
Retorika kepresidenan lebih bersifat reflektif dan persuasif. Pidato-pidato lahir di tengah kondisi nasional yang masih diliputi krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Fokus utama komunikasinya adalah membangun kembali keprcayaan publik terhadap pemerintah melalui ajakan untuk menerima proses demokrasi, bekerja sama, dan menjaga persatuan bangsa.
Masa Susilo Bambang Yudhoyono
Retorika berubah menjadi lebih sistematis, formal, dan teknokratis. Pidato kepresidenan lebih banyak berisi penjelasan mengenai kebijakan, indikator pembangunan, stabilitas ekonomi, serta pencapaian pemerintahan. Komunikasi politik diarahkan untuk menunjukkan rasionalitas kebijakan dan memperkuat citra pemerintahan yang berbasis perencanaan serta tata kelola.
Masa Joko Widodo
Retorika menjadi lebih sederhana, komunikatif, dan dekat dengan bahasa masyarakat sehari-hari. Narasi yang dibangun berfokus pada kerja nyata, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta penyelesaian persoalan secara praktis. Gaya komunikasi tersebut memperlihatkan upaya menghadirkan sosok pemimpin yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan media digital dan komunikasi politik modern.
Dibandingkan dengan para presiden sebelumnya, retorika Prabowo Subianto memiliki karakter yang lebih populistis, emosional, dan penuh pengulangan. Dalam berbagai pidatonya, ia secara konsisten mengangkat tema tentang rakyat, keberhasilan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberantasan korupsi, serta ancaman yang dikaitkan dengan kekuatan atau “antek asing”.
Pengulangan tema-tema tersebut membentuk citra kepemimpinan yang tegas, nasionalistis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, komunikasi politiknya tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan kebijakan, tetapi juga membangun legitimasi melalui penggunaan simbol, identitas kolektif, dan pembentukan persepsi publik terhadap pemerintah.
Perubahan corak retorika ini menunjukkan bahwa pidato kepresidenan di Indonesia mengalami pergeseran dari pola komunikasi yang lebih normatif dan institusional menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pembentukan citra politik, kedekatan emosional dengan masyarakat, serta efektivitas penyampaian pesan di ruang media digital.
Sebagai kepala negara, presiden diharapkan mampu menghadirkan komunikasi publik yang baik, baik dari sisi substansi maupun cara penyampaiannya. Penyampaian pidato yang jelas, berbasis data, dan terukur akan lebih mendukung kualitas komunikasi pemerintahan dibandingkan retorika yang terlalu didominasi oleh emosi atau penyimpangan dari pokok pembahasan.
Editor: Muhammad Rizki Aulia Rahman
Ilustrasi: Fazarul Pratama
