Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Mantan Presiden ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) pernah mengingatkan bahwa pada 2025, diperkirakan 85 juta pekerjaan akan hilang akibat disrupsi teknologi dan perubahan struktur ekonomi global.
“Too few jobs for too many people (terlalu sedikit pekerjaan untuk terlalu banyak orang),” ujar Jokowi dalam acara Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta, Kamis, 19 September 2024, dipantau Tempo melalui siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.
Prediksi ini bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang mulai terasa. Gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal, terutama di sektor manufaktur, telah menciptakan ketidakpastian bagi jutaan pekerja. Sementara itu, janji politik untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja masih jauh dari realisasi.
Di tengah situasi ini, Generasi Z—generasi yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan—justru menghadapi tantangan besar: tingginya angka pengangguran dan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja.
Tidak hanya itu, Indonesia juga kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam dalam menarik investasi asing. Vietnam, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,09% pada 2024, berhasil menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan menarik lebih banyak investor. Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan birokrasi yang rumit, ketidakpastian regulasi, dan ketidaksiapan menghadapi transformasi industri.
PHK Massal dan Krisis Sektor Manufaktur
Sektor manufaktur yang seharusnya menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja, justru menjadi sumber masalah utama. Data dari CNBC Indonesia menunjukkan bahwa banyak perusahaan manufaktur di Indonesia bangkrut, menyebabkan ribuan pekerja kehilangan mata pencarian.
Penyebabnya beragam, mulai dari ketidakmampuan bersaing di pasar global, tingginya biaya produksi, hingga minimnya inovasi teknologi.
Misalnya, beberapa perusahaan besar di sektor tekstil dan elektronik terpaksa menutup pabriknya karena kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Akibatnya, ribuan pekerja di-PHK, dan banyak di antaranya kesulitan menemukan pekerjaan baru.
Situasi ini diperparah oleh minimnya program pelatihan ulang (reskilling) yang dapat membantu para pekerja terdampak untuk beralih ke sektor lain.
Generasi Z dan Tingginya Angka Pengangguran
Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, menghadapi tantangan unik di pasar kerja. Meski memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya, banyak dari mereka kesulitan memasuki pasar kerja formal.
Laporan dari Youtube Metro TV dan Raymond Chin menyoroti bahwa jutaan Generasi Z menganggur, bahkan setelah lulus dari perguruan tinggi.
Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri.
Banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan di era digital, seperti pemrograman, analisis data, atau manajemen proyek. Selain itu, minimnya lapangan kerja yang tersedia membuat persaingan semakin ketat.
Janji Politik yang Belum Terwujud
Pada masa kampanye pemilu, pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. Namun, janji ini masih jauh dari realisasi.
Alih-alih menciptakan lapangan kerja, gelombang PHK justru semakin meningkat. Hal ini memicu kritik dari berbagai pihak. Pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. Ia menilai pemerintah tidak konsisten dalam menangani krisis ketenagakerjaan.
“Meskipun ada pernyataan dari wakil menteri bahwa akan ada upaya untuk mencegah PHK, kenyataannya justru banyak pekerja yang sudah di-PHK tanpa tindakan nyata dari pemerintah,” ujar Tadjuddin dilansir dari laman resmi Universitas Gadjah Mada, diakses 20 Maret 2025.
Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan beberapa program untuk menciptakan lapangan kerja, seperti program padat karya di sektor infrastruktur dan pertanian. Namun, program-program ini seringkali bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah struktural yang dihadapi oleh pasar kerja Indonesia.
Kalah Bersaing dengan Vietnam
Vietnam negara dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,09% pada 2024, berhasil menarik lebih banyak investasi asing dibanding Indonesia. Faktor seperti biaya produksi yang lebih rendah, kebijakan investasi yang menarik, dan stabilitas politik membuat Vietnam menjadi pilihan utama bagi para investor.
Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi. Misalnya, proses perizinan yang panjang dan mahal seringkali membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
Selain itu, kurangnya infrastruktur yang memadai juga menjadi kendala besar bagi pengembangan industri.
Faktor Penting Kebijakan Pemerintah
Pemerintah perlu memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan industri. Program pelatihan vokasi harus difokuskan pada keterampilan yang dibutuhkan di era digital, seperti teknologi informasi, data science, dan green economy. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pemerintah juga perlu hadir dalam memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada perusahaan manufaktur dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
Misalnya, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru atau yang menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pemerintah perlu mendorong transformasi digital di sektor ini agar dapat bersaing di pasar global.
Tak hanya itu, pemerintah juga wajib menyederhanakan birokrasi serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Pemerintah perlu mencontoh kebijakan Vietnam dalam menarik investasi, seperti memberikan insentif pajak dan membangun infrastruktur yang mendukung industri. Selain itu, perbaikan dalam sistem perizinan agar lebih efisien dan transparan.
Perluasan program padat karya di sektor infrastruktur dan pertanian untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK menjadi hal wajib dalam penentuan kebijakan pemerintah kedepannya.
Selain itu, memperkuat jaring pengaman sosial seperti bantuan tunai dan pelatihan keterampilan bagi pengangguran. Program-program ini harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, bukan sekadar solusi sementara.
Terakhir, pembentukan tim khusus yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi untuk merumuskan strategi penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi dan berkelanjutan perlu disiapkan pemerintah demi menunjang keberhasilan program ini.
Tim ini harus bekerja secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Krisis ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan konsisten, pemerintah dapat mengurangi dampaknya dan membuka peluang baru bagi tenaga kerja.
Belajar dari keberhasilan Vietnam, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural yang berfokus pada peningkatan daya saing, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Tanpa langkah konkret, janji lapangan kerja akan tetap menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.
