Gelombang demonstrasi yang merebak sejak awal Agustus 2025 kian membesar. Jalan-jalan di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makasar dipenuhi ribuan massa yang menuntut keadilan sosial dan mengutuk gaya hidup mewah elite politik. Api kemarahan rakyat semakin menyala setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas akibat dilindas kendaraan rantis Brimob.
Tapi rupanya bukan cuma aksi di jalan yang bikin panas. Ucapan-ucapan sebagian anggota dewan malah jadi bumbu pahit tambahan. Alih-alih menenangkan, komentar mereka justru bikin rakyat semakin merasa dipandang remeh. Bukannya meredam, komentar para politisi malah bikin suasana tambah panas, seolah jurang antara rakyat dan dewan makin lebar.
Kerusuhan yang menyebar dari Ibukota ke kota-kota besar Indonesia memunculkan pertanyaan besar: apakah sejarah kelam 1998 kembali menghantui, atau Indonesia tengah melangkah ke babak baru dengan wajah berbeda?
Krisis yang Mengulang Luka, Represi yang Membungkam
Bagi sebagian orang, situasi hari ini seperti potongan sejarah yang diputar ulang. Jalanan penuh kobaran api, bentrokan pecah di banyak sudut kota, dan banyak orang ditangkap. Pemandangan yang mengingatkan pada 1998, meski kali ini dengan wajah yang berbeda.
Jika dulu krisis moneter membuat fondasi ekonomi runtuh, kini rakyat kembali merasakan sesak yang tak jauh beda. Angka pengangguran terus merangkak naik, membuat jutaan anak muda terjebak dalam lingkaran putus asa: ijazah di tangan, tapi pekerjaan tak kunjung ada.
Mereka yang bekerja pun tak merasa aman, sebab ancaman pemutusan hubungan kerja datang silih berganti. Rupiah goyah, harga melesat, sementara ruang untuk mencari nafkah kian sempit.
Namun, bara di jalanan bukan hanya lahir dari angka-angka ekonomi yang menyesakkan. Luka yang lebih membekas justru datang dari represi aparat. Gas air mata, pentungan, dan peluru karet seakan menjadi jawaban rutin negara atas suara yang berbeda.
Demonstrasi yang semestinya jadi ruang rakyat menuntut keadilan berubah menjadi arena ketakutan, di mana mereka yang bersuara sering pulang dengan tubuh penuh lebam, atau bahkan tak pernah pulang sama sekali.
Di tengah sulitnya hidup, rakyat merasa terjebak di persimpangan yang pahit. Di satu sisi mereka dihantam gelombang pengangguran dan harga yang terus menanjak, di sisi lain suara mereka untuk menuntut keadilan dibalas dengan gas air mata. Situasi ini membuat luka semakin dalam, rakyat yang kehilangan pekerjaan juga dipaksa kehilangan ruang untuk menyuarakan nasibnya sendiri.
DPR di Menara Gading, Rakyat di Jalanan
Jika krisis 1998 ditandai dengan retaknya dukungan elite terhadap Soeharto, situasi kali ini berbeda. Tidak ada tanda perpecahan dalam tubuh elite politik.
Partai-partai besar justru bergerak cepat: mengumumkan pemotongan tunjangan DPR dan menunda berbagai proyek mewah sebagai sinyal meredakan publik. Dukungan elite politik masih kompak, tanpa ada yang berani melawan arus.
Pada 1998, tokoh seperti Amien Rais dengan lantang menyerukan gerakan reformasi dan ikut mendorong masyarakat di jalanan. Figur intelektual publik seperti Nurcholish Madjid juga memberi legitimasi moral atas desakan perubahan. Kini, wajah semacam itu absen. Tidak ada elite yang berani mengambil resiko berpihak secara terbuka pada rakyat.
Semua memilih bertahan dalam barisan kekuasaan, membuat gelombang protes sulit menjebol tembok elite, meski tekanan di jalanan semakin keras.
17+8 Tuntutan Rakyat: Ultimatum untuk Pemerintah dan DPR
Untuk memperjelas arah gerakan, publik yang selama ini bersuara di jalan kini mulai merumuskan agenda yang lebih konkret. Dalam satu minggu, tokoh-tokoh muda seperti Jerome Polin bersama berbagai elemen mahasiswa, buruh, hingga aktivis menyusun 17 tuntutan dengan tenggat satu pekan (5 September 2025), serta 8 tuntutan jangka panjang (1 tahun, 31 Agustus 2026).
Tuntutan ini bukan sekadar daftar, melainkan cermin dari keresahan rakyat yang ingin segera melihat perubahan nyata.
Tuntutan dalam 1 Minggu (Deadline 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah (termasuk melalui KPK).
Tugas Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan serta pelanggaran HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Sampaikan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, buruh, nakes, mitra ojol, dan lainnya) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan dalam 1 Tahun (Deadline 31 Agustus 2026)
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Audit independen yang diumumkan ke publik; tolak mantan koruptor jadi anggota DPR; tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja; hapuskan perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, serta pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Oposisi
Partai wajib mempublikasikan laporan keuangan; DPR harus menjamin fungsi oposisi berjalan sehat.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat; perkuat distribusi APBN untuk daerah.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
Segera sahkan RUU Perampasan Aset; perkuat KPK dan UU Tipikor agar pemberantasan korupsi tidak mandek.
5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
Revisi UU Kepolisian; desentralisasi fungsi polisi untuk ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Cabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate; revisi UU TNI agar peran sipil dan militer kembali jelas.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
Revisi UU Komnas HAM; presiden perkuat Ombudsman dan Kompolnas agar pengawasan lebih tegas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Evaluasi UU Ciptakerja, PSN, dan BUMN; lindungi masyarakat adat dan lingkungan; hentikan praktik kebijakan yang mengorbankan buruh.
Amarah Rakyat Berhadapan dengan Tembok Kekuasaan
Dalam sejarah Revolusi Prancis, meledaknya amarah rakyat bukan hanya soal perut yang lapar. Lebih dari itu, rasa dipermalukan dan diabaikan oleh penguasa menjadi pemicu yang jauh lebih membakar.
Jurang antara istana yang penuh pesta dan rakyat yang terhimpit kesusahan menciptakan bara yang tak bisa dipadamkan hanya dengan janji-janji kosong. Pada akhirnya, kebisuan elite dan represifnya aparat kerajaan justru menjadi bahan bakar paling kuat bagi lahirnya revolusi.
Indonesia hari-hari ini menyuguhkan potret yang serupa. Angka pengangguran melonjak, pekerjaan semakin sulit, dan anak-anak muda terpaksa berlama-lama dalam lingkaran pencarian kerja yang tak berujung.
Di sisi lain, rakyat yang menuntut keadilan di jalan justru berhadapan dengan gas air mata dan tameng aparat. Luka kolektif semakin dalam ketika setiap suara dibalas dengan kekerasan, bukan dialog.
Banyak orang mulai melihat benang merah antara situasi sekarang dan apa yang pernah terjadi ratusan tahun lalu di Prancis. Bila ketidakpuasan ekonomi bertemu dengan represi politik, sejarah menunjukkan hasil akhirnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar demonstrasi.
Saat suara rakyat terus ditekan dan ruang protes disempitkan, kemungkinan munculnya perubahan drastis yang dulu disebut revolusi bukan lagi sekadar bayangan di buku sejarah, melainkan potensi nyata yang kian terasa di depan mata.
Menanti Jawaban dari Istana
Di tengah asap demonstrasi yang belum reda, publik kini menoleh ke arah istana. Pertanyaan-pertanyaan besar menggantung di udara:
sampai kapan pengangguran dibiarkan terus merangkak naik? Apakah pemerintah hanya akan memberi janji penyerapan tenaga kerja, atau ada langkah nyata yang segera dijalankan?
Rakyat juga menunggu sikap presiden, apakah beliau akan hadir sebagai penengah yang mendengarkan keluh kesah warganya, atau justru berlindung di balik barisan aparat yang semakin represif? Apakah DPR dan partai-partai besar hanya sekadar memotong tunjangan sebagai simbol, atau berani merombak kebijakan yang selama ini menekan rakyat kecil?
Lebih jauh lagi, masyarakat bertanya:
adakah keberanian politik untuk menindak para elite yang menjadi biang keladi ketidakpuasan? Atau semuanya akan berlalu begitu saja, hingga gelombang amarah rakyat makin sulit dikendalikan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan bangsa. Sebab, sejarah menunjukkan, revolusi tak pernah lahir dari ruang hampa, ia tumbuh dari rasa lapar, ketidakadilan, dan janji-janji yang terlalu lama diingkari. Kini, pilihan ada di tangan penguasa: meredakan dengan kebijakan yang nyata, atau membiarkan api kecil di jalanan menjelma jadi kobaran besar yang sulit dipadamkan.
