Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja meluncurkan Board of Peace (BoP) pada tanggal 22 Januari 2026 di pertemuan World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini sebagai mekanisme inovatif untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dalam organisasi BoP yang dibuat oleh Trump. Kendati demikian, muncul perdebatan domestik yang intens tentang konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Satu sisi menyatakan partisipasi Indonesia merupakan perwujudan komitmen jangka panjang terhadap perdamaian internasional dan dukungan terhadap Palestina. Di sisi lain, ada suara yang mengkhawatirkan dan mendesak sikap yang aktif serta independen dalam peran Indonesia di BoP.
Sebenarnya, beberapa tahun terakhir, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tampak semakin tegas dan memiliki rancangan strategis. Prabowo menegaskan dukungan terhadap two-state solution bagi konflik Israel-Palestina bahkan menyatakan jika Israel akan diakui apabila Israel lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Namun, di dalam negeri, muncul banyak pertanyaan dari berbagai pihak, Mengapa solidaritas dan perhatian publik Indonesia terhadap Palestina bisa sangat kuat, berbanding terbalik dengan perhatian pada konflik yang terjadi di Indonesia?
Terbelenggu di Tanah Sendiri
Kita sering mendorong solidaritas terhadap Palestina dengan narasi bangsa yang tertindas, hak menentukan nasib sendiri yang dirampas oleh kekuatan luar, dan penderitaan warga sipil yang luas. Dukungan terhadap Palestina merupakan simbol bahwa negara kita telah lama menolak penjajahan, memperjuangkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan menyuarakan solidaritas atas penderitaan yang diakui secara luas.
Di arah yang berbeda, Indonesia punya problem serupa yang sering disembunyikan di balik retorika besar. Meskipun memiliki akar yang berbeda, yang terjadi di Papua dan di Palestina memiliki kesamaan dari sisi kekerasan dan potensi pelanggaran HAM. Isu HAM dan perlawanan masyarakat adat terhadap kriminalisasi, marginalisasi, atau penetrasi korporasi hanya dipresentasikan sebagai urusan internal negara. Tidak banyak berita dengan sudut pandang yang lebih luas terkait konflik di Papua.
Melansir dari BBC.com, alasan dari tersebar luasnya konflik di Palestina berasal dari banyaknya sumber di media sosial yang berkaitan dengan krisis Palestina sehingga mempermudah masyarakat untuk mencari tahu akar konflik dan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Sayangnya, akses informasi terkait konflik Papua terbatas membuat masyarakat kesulitan mendapat informasi akan konflik yang sedang berkecamuk di Papua.
Sekalipun ada pemberitaan terkait konflik yang terjadi di Papua, narasi dominan sering berasal dari pihak militer atau pemerintah. Dikarenakan hal tersebut, publik umum cenderung tidak mendapat gambaran lengkap soal akar masalah. Akibatnya, ketika hadir solidaritas terhadap warga Papua, aksi tersebut dituding sebagai simpatisan kelompok separatis oleh sejumlah pihak.
Konflik Palestina dan Papua memiliki kesamaan bentuk kolonialisme pemukim atau settler colonialism yang bertujuan memindahkan atau menghapus masyarakat adat dengan mengambil tanah untuk digunakan oleh pemukim untuk selamanya. Pada kenyataannya orang Papua sekarang termarginalisasi, saat ini mereka minoritas di tanah mereka sendiri. Melansir dari laman odiyaiwuu.com, dari sisi moral ada kemiripan yang mencolok antara konteks Palestina dan Papua, yaitu rakyatnya merasa terbelenggu di tanah mereka sendiri dengan kekayaan alam yang besar tetapi hanya merasakan sedikit manfaat.
Suara untuk Papua
Melansir dari BBC.com, beberapa simpatisan kerap menyuarakan tentang Papua lewat sosial medianya seperti lewat platform media sosial X. Ketika muncul simpatisannya menyuarakan tentang Papua, muncul juga tudingan bahwa mereka merupakan kelompok separatis oleh sejumlah pihak. Masyarakat Indonesia masih cenderung mengkotak-kotakan suatu dukungan, padahal banyak dukungan terhadap Papua murni sebagai bentuk rasa kemanusiaan.
Mendukung Papua bukan berarti berada di pilihan mendukung Indonesia atau Papua merdeka, melainkan bersuara untuk kemanusiaan. Banyak nyawa yang sudah terus-menerus mengalir di tanah Papua baik dari warga sipil, TNI, serta polri yang menjadi korban.
Perlahan, muncul beberapa gerakan di media sosial seperti “All Eyes on Papua” pada 2024 sebagai bentuk usaha warga untuk menyebarluaskan perhatian terhadap Papua seperti pada isu internasional di Palestina. Kampanye ini kemudian menjadi tagar yang viral di Instagram dan X untuk menunjukkan dukungan terhadap masyarakat adat Papua yang memperjuangkan hutan adat mereka dari eksploitasi korporasi sawit yang kontroversial.
Mengutip dari lamanj-innovative.org tentang viralnya kampanye “All Eyes on Papua” terindikasi “FoMO”, kampanye tersebut berhubungan dengan penyerobotan lahan atau dalam hal ini hutan adat di Papua. Sekar Banjaran Aji, juru kampanye Greenpeace menyebutkan bahwa momentum ini adalah yang selama ini dinantikan oleh seluruh pihak yang berkoalisi untuk menyelamatkan hutan Papua.
Sayangnya, kampanye “All eyes on Papua” berhenti hanya sebagai tren FoMO di media sosial dan belum berkembang menjadi gerakan massa yang berkelanjutan untuk mempengaruhi kebijakan secara nyata. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat hanya memiliki kesadaran sampai di tingkat awareness saja, tanpa berlanjut ke tekanan politik.
Indonesia Tak Punya Solusi Atasi Konflik
Melansir daritribunnews.com, pemerintah Indonesia terlihat memiliki sikap dan pandangan menghadapi berbagai konflik internasional dengan solusi penanganan yang demokratis. Contohnya, konflik yang terjadi pada etnis Uyghur di Cina atau etnis Rohingya di Myanmar. Namun, solusi penanganan konflik tersebut berbeda dengan apa yang dilakukan pada konflik yang terjadi di tanah Papua. Dalam menangani konflik di tanah Papua, Indonesia disebut tidak memiliki peta jalan penyelesaian konflik yang baik.
Diketahui beberapa sikap pemerintah Indonesia justru menampilkan kemunafikan. Mereka berbicara tentang gencatan senjata permanen dalam konflik Israel-Palestina namun masih menggelar operasi militer di tanah Papua.
Kenapa Kita Pilih yang Jauh?
Mengapa kita masyarakat Indonesia memilih untuk mendukung konflik yang jauh terjadi dari Indonesia? Jawabannya sederhana, karena ketidaktahuan dan rasa bersalah yang ingin kita hindari.
Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang konflik global melalui media sosial dan platform internasional. Seperti yang selama ini melintas di timeline media sosial kita, yaitu konflik yang terjadi di Palestina yang merenggut ratusan nyawa. Sementara itu, situasi Papua sering kali tersembunyi atau minim diliput secara mendalam, baik konflik bersenjata, pelanggaran HAM, maupun isu korporasi yang berdampak pada masyarakat adat.
Selain itu, kita cenderung bersuara lebih lantang terhadap peristiwa besar yang terjadi di luar, seperti konflik Israel-Palestina. Alasannya karena terlihat lebih jelas baik buruknya dalam narasi moral. Sedangkan ketika membuka diskusi tentang Papua, yang artinya bersinggungan langsung dengan pemerintah atau negara kita sendiri, membuat kita harus menghadapi tanggung jawab internal yang tak nyaman bahkan mungkin takut merasa bersalah terhadap kelakuan negara sendiri. Alhasil, kita lebih memilih fokus pada isu yang “jauh” dari kekuasaan kita.
Perilaku tersebut yang akhirnya membentuk solidaritas selektif. Solidaritas semacam ini bukan semata tentang kepedulian kemanusiaan tetapi sering juga soal identitas. Mendukung Palestina dapat membuat kita merasa telah melakukan hal benar. Sementara itu, terlibat dalam isu Papua menuntut pemahaman lebih dalam dan harus memiliki komitmen jangka panjang serta kompleks yang akhirnya cenderung orang hindari.
Melansir dari laman odiyaiwuu.com, pidato Indonesia di PBB tentang Palestina sebagai cermin moral diplomasi negara akan tercemar jika sikap adil itu tidak diterapkan juga dalam memperlakukan isu Papua secara substansial.
Pada akhirnya, solidaritas tidak bisa berhenti pada pilihan isu yang terasa jauh namun aman secara politik. Jika Indonesia ingin terus menyebut dirinya sebagai bangsa yang berdiri di sisi keadilan dan kemanusiaan, maka keberanian itu semestinya berlaku utuh, termasuk ketika berhadapan dengan konflik di tanah sendiri. Membela Palestina adalah sikap moral yang penting, tetapi menutup mata terhadap Papua justru memperlihatkan batas dari keberanian tersebut.
Keadilan tidak mengenal jarak geografis, juga tidak seharusnya tunduk pada kepentingan negara atau kenyamanan mayoritas. Selama solidaritas masih dipilah-pilah, selama suara kemanusiaan hanya lantang ketika tidak menuntut refleksi ke dalam, maka yang kita praktikkan bukan keberpihakan, melainkan seleksi moral. Dan di situlah pertanyaan paling mendasarnya muncul kembali: apakah kita benar-benar berdiri untuk keadilan, atau hanya untuk narasi yang paling mudah kita suarakan.
Editor: Muhammad Rayfahd Haykal
