Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, banyak hal yang telah menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah program Makan Siang Gratis (kini diubah jadi Makan Bergizi Gratis) yang menjadi program prioritas Prabowo yang membawanya meraih kemenangan telak di Pilpres 2024 lalu.
Program populis ini selalu menjadi magnet perhatian masyarakat, tetapi pelaksanaannya di lapangan menimbulkan begitu banyak polemik, seperti yang terjadi pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Pada 16 Januari 2025, sebanyak 40 siswa mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi ayam tepung yang disajikan dalam program MBG. Sepuluh siswa di antaranya mengeluhkan gejala mual dan mencium bau basi dari ayam tersebut.
Lebih lanjut, Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, menyatakan bahwa Kodim 0726 Sukoharjo yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengakui adanya kesalahan teknis dalam pemasakan ayam yang tidak matang dengan sempurna. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas dan keamanan program yang awalnya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia.
Kritik keras juga sempat muncul dari masyarakat ketika Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyarankan penggunaan serangga sebagai alternatif sumber protein dalam menu makanan MBG. Wacana ini jelas mendapat begitu banyak tanggapan negatif dari berbagai pihak. Perubahan-perubahan menu yang terus bergulir ini juga mencerminkan kurangnya persiapan matang dalam merancang program nasional ini.
Tentu saja, tidak hanya kebijakan dan program yang mengundang sorotan. Di sosial media, ketegangan semakin memuncak karena reaksi dari seorang pesulap/presenter/Youtuber/Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier, yang terlihat marah-marah menanggapi keluhan seorang anak sekolah dasar mengenai rasa kurang enak pada lauk ayam yang disajikan dalam program MBG. Sikap Deddy yang terkesan arogan dan meremehkan kritik seorang siswa yang berani bersuara sangatlah tidak tepat.
Kritik adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi, dan dalam hal ini, suara dari masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan penerima manfaat langsung, perlu didengar dan dihargai. Terlebih lagi, program MBG ini dibiayai dari uang rakyat, dan sudah sewajarnya jika masyarakat merasa berhak untuk menuntut akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Meski banyak polemik dari pelaksanaan program MBG ini, survei dari Litbang Kompas memberikan hasil yang mengejutkan. Sebanyak 80,9% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama. Indikator Politik Indonesia juga mencatat angka serupa, yaitu 79,3% tingkat kepuasan publik.
Bahkan, Lembaga Survei Nasional (LSN) mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 87,5%. Angka-angka ini menunjukkan sebuah ironi yang menarik, di tengah kritik terhadap beberapa kebijakan yang persiapannya setengah matang, publik justru menunjukkan kepuasan yang tinggi pada jalannya pemerintahan.
Di lain sisi, selain Makan Bergizi Gratis salah satu yang paling mencuat adalah pernyataan-pernyataan Kabinet Merah Putih pilihan Prabowo yang sering kali membuat masyarakat geram akan tingkahnya. Salah satu yang masih lekat di ingatan adalah pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, alih-alih berbicara mengenai HAM, justru membahas dirinya yang selama 13 tahun hanya memiliki tiga pacar.
Pernyataan tersebut dilontarkan dalam pidatonya saat prosesi pengangkatan pejabat Kementerian HAM. Entah apa relevansi jumlah pacar dengan tanggung jawab seorang menteri, tapi dari kejadian ini publik tentu berhak bertanya “Apakah ini standar baru komunikasi pejabat negara?”
Selain Pigai, beberapa kementerian juga menghadapi persoalan serius. Seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ratusan pegawai berdemonstrasi setelah Menteri Satryo Brodjonegoro diduga melakukan pemecatan sepihak terhadap sejumlah ASN. Situasi-situasi ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan yang mempertanyakan soliditas Kabinet Merah Putih.
Dengan demikian, Prabowo perlu segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, terutama juga untuk memastikan bahwa Kabinet Merah Putih yang dibentuknya tidak terus menimbulkan masalah di tengah masyarakat.
Tingginya tingkat kepuasan publik merupakan tantangan besar yang harus dijaga, namun mempertahankan momentum positif ini tidak mudah. Terlebih dengan beberapa kementerian yang masih kewalahan mengikuti langkah cepat Presiden Prabowo. Masih adanya evaluasi birokrasi yang lambat serta ego sektoral menjadi hambatan dalam kelancaran program.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas setiap program kerja khususnya dalam program populis seperti makan bergizi gratis, harus terus diperhatikan. Karena meski memiliki potensi besar, program tersebut bisa kehilangan legitimasi jika masalah teknis di lapangan tidak segera diatasi.
Secara keseluruhan, meski 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan capaian yang besar pada survei kepuasan, lubang-lubang perbaikan masih banyak terlihat. Evaluasi birokrasi, soliditas kementerian, penyampaian kebijakan yang transparan, serta kemauan untuk menerima kritik dan masukan harus menjadi prioritas ke depan, agar kepercayaan publik yang saat ini sedang tinggi tidak berubah menjadi makian di masa yang akan datang.
Sumber Informasi
https://www.tempo.co/hiburan/deddy-corbuzier-banjir-hujatan-imbas-video-marah-marah-tanggapi-keluhan-anak-soal-menu-mbg-1196724
https://www.kompas.id/artikel/catatan-kritis-di-balik-kepuasan-publik-terhadap-100-hari-kerja-pemerintahan-prabowo-gibran
https://tinyurl.com/5xk28bn8
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ywv21708o
https://www.liputan6.com/hot/read/5900214/makan-bergizi-gratis-diusulkan-pakai-lauk-serangga-begini-tanggapan-dpr
https://www.tempo.co/ekonomi/4-perubahan-yang-terjadi-dalam-makan-bergizi-gratis-dari-anggaran-sampai-nama-1194509
