Satu tahun sudah pasangan Prabowo-Gibran dilantik dan melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Jika kita throwback ke masa-masa pemilu, naiknya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden banyak dipengaruhi oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang merupakan ayah dari Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
Janji-janji
Mereka hadir dengan janji-janji populis selama masa kampanye. Seperti, makan bergizi gratis dan 19 juta lapangan pekerjaan.
Warisan hutang dan tenggat pembayaran yang ditinggalkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, menjadi beban terberat yang harus ditanggung oleh Prabowo-Gibran di sepanjang periode pemerintahan mereka. Meskipun begitu, Prabowo-Gibran tetap optimis dapat menunaikan janji-janjinya.
Di akhir tahun 2024, mulai bermunculan serangkaian aksi penolakan. Hal ini berhubungan dengan adanya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Peraturan tersebut sempat menciptakan keresahan di tengah masyarakat, mengingat kondisi ekonomi di akhir pemerintahan Jokowi yang memburuk karena sedang mengalami deflasi.
Serta, kondisi anggaran negara yang terbatas karena besarnya hutang yang jatuh tempo. Hingga pada tanggal 1 Januari 2025, peraturan tersebut resmi ditunda. Hal tersebut diputuskan langsung mengingat besarnya penolakan masyarakat dan kondisi ekonomi yang belum stabil.
Pada awal tahun Januari 2025, Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menginstruksikan untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi ini menyasar beberapa hal berikut:
- Belanja rutin non-prioritas: Perjalanan dinas, rapat, seminar, pelatihan tatap muka, belanja seremonial, publikasi yang tidak mendesak, honorarium & tunjangan tambahan
- Belanja barang & jasa: Proyek peralatan kantor, studi banding, renovasi non-urgensi,
- Proyek fisik yang belum siap: Proyek konstruksi yang belum memiliki feasibility study atau detailed engineering design (DED), salah satu yang terdampak adalah pembangunan IKN.4. Belanja hibah & bantuan sosial: Kartu Indonesia Pintar (KIP) jadi salah satu yang hampir terdampak oleh efisiensi.
Dengan begitu, Negara mampu menghemat anggaran sebesar 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
Imbas dari efisiensi ini membuat banyaknya pegawai yang sebelumnya bekerja di pemerintahan terpaksa diberhentikan sementara. Selain itu, adanya beberapa fasilitas umum yang operasionalnya terganggu.
Hingga munculnya pernyataan dari mantan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang mengusulkan agar anggaran KIP-K tetap sesuai pagu awal. “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun,” sebutnya dilansir dari Merdeka.com, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Akibatnya, KIP-K menjadi salah satu yang terdampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Hal ini membuat masyarakat menjadi semakin risau dan cemas akan kebijakan efisiensi. Hingga pada bulan Juli 2025, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran ini.
Untuk Apa Efisiensi Anggaran Besar-besaran Ini?
Melansir dari cnnindonesia.com, efisiensi anggaran APBN yang terjadi beberapa waktu lalu itu tak terlepas dari keinginan Prabowo untuk mewujudkan program makan bergizi gratis secara menyeluruh.
Selain itu, juga ada untuk operasional program strategis nasional seperti swasembada pangan & energi, dana darurat APBN, sampai dengan mendukung investasi besar-besaran BUMN melalui Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Danantara didirikan pada 24 Februari 2025 sebagai superholding untuk mengelola dana investasi negara. Sayangnya, berdirinya Danantara justru menimbulkan kekhawatiran, pasalnya Danantara merupakan badan baru yang belum jelas pengelolaan dana dan transparansinya. Juga kemungkinan akan timbulnya dualisme pengawasan terhadap investasi negara, yakni BUMN dan Danantara.
Selama setahun terakhir, Presiden Prabowo seolah menjadi wajah yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dibuat secara “asal-asalan” oleh menterinya. Seperti, kebijakan tentang pelarangan penjualan gas elpiji 3 kilogram secara eceran, yang sempat membuat kisruh di tengah masyarakat.
Makan Bergizi Gratis: Antara Janji Gizi dan Rasa Pahit di Lapangan
Salah satu program kerja utama pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semula diharapkan menjadi langkah preventif terjadinya stunting itu, kini menimbulkan banyak kasus keracunan di berbagai daerah.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN) per bulan September, ada sekitar ada 6.457 korban dengan 75 kasus keracunan MBG yang terjadi sejak program ini mulai dijalankan. Sayangnya, pendataan ini tidak dilakukan secara transparan. Hal ini dikarenakan data keracunan tidak dipaparkan BGN dalam websitenya.
Diperkirakan jumlah korban jauh lebih banyak dari yang dipaparkan oleh BGN dalam data yang mereka miliki. Selain itu, berdasarkan data lain oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan per akhir September lalu, berjumlah 8.469 orang jiwa.
Korban yang berjatuhan diantaranya adalah anak-anak sekolah dan ibu hamil yang menerima makan bergizi gratis tersebut.
Di sini kita melihat pola klasik pemerintahan besar: ambisi melebihi kesiapan, dan kesuksesan didefinisikan oleh skala, bukan oleh hasil.
Menagih Kejelasan 19 Juta Lapangan Pekerjaan
Program lain yang dijanjikan dan selalu digaungkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan sebagai respon dari meningkatnya angkatan kerja di Indonesia menuju bonus demografi di tahun 2045 nantinya.
Sayangnya, janji tersebut masih sangat jauh dari kenyataan di lapangan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil analisa yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hanya meningkat 5–6% per tahunnya.
Hal itulah yang mengakibatkan lapangan pekerjaan sulit lahir di Indonesia. Dengan melihat realita tersebut, kita dapat melihat bahwa jarak antara realita dengan janji yang disampaikan, amat sangat besar.
Dalam pidatonya, pada tanggal 16 Agustus 2025, pada acara penyampaian RAPBN 2026 dan nota keuangan di hadapan anggota DPR. Prabowo juga menyampaikan bahwa telah menurunnya angka pengangguran menjadi 4,76% dan angka kemiskinan menjadi 8,47% serta keberhasilan negara dalam menciptakan 3,6 juta lapangan kerja baru.
Namun, data tersebut berbeda dengan data milik Badan Pusat Statistik yang baru saja mengganti skema penilaian atas kedua angka tersebut. Perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan jumlah orang yang bekerja (melakukan sesuatu dan mendapatkan upah).
Selain itu, kelayakan upah dalam data tersebut tidak di pertimbangkan. Sama halnya dengan pengangguran, angka kemiskinan juga dihitung dengan skema berbeda, yakni dengan melihat besaran pengeluaran uang yang dikeluarkan per satu kartu keluarga selama sebulan.
Jika pengeluarannya itu melebihi skema yang ditentukan BPS saat ini, yaitu Rp. 622.882,- maka, keluarga tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori miskin.
“Antek Asing” di Tubuh BUMN
Danantara selaku superholding negara saat ini, hadir dengan kebijakan yang menimbulkan kontroversi karena memungkinkan posisi Direksi BUMN dapat diisi oleh warga negara asing. Hal ini, membuat Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan kepatuhan hukum dan pentingnya melindungi peran tenaga kerja Indonesia.
Adanya penempatan warga asing dalam posisi strategis di BUMN bisa menimbulkan risiko ketergantungan terhadap kepentingan asing. Bahkan, dapat berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya di sektor-sektor yang strategis dan sensitif secara ekonomi.
Maka wajar, jika banyak kritik yang muncul dari berbagai kalangan akademik, yang kemudian menyoroti aspek-aspek yang ada dalam BUMN tersebut. Seperti, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan direksi asing.
Meskipun telah di tekankan bahwa keterampilan dan pengalaman global dapat memberikan nilai tambah, namun seyogyanya prioritas utama harus tetap diberikan kepada warga negara Indonesia yang memahami konteks lokal, budaya bisnis nasional, dan aspirasi publik.
Adanya kasus ini juga menimbulkan perdebatan tentang bagaimana negara menjaga keseimbangan antara membuka peluang investasi dan melindungi kepentingan domestik, terutama di tengah ambisi Danantara mengelola dana investasi negara secara besar-besaran.
Kebebasan yang Dijanjikan
Sejak awal pemerintahannya pada Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjanji bahwa demokrasi akan tetap dijaga. Dalam beberapa pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa rakyat bebas berbicara, mengkritik, bahkan menentang, selama dilakukan dengan damai.
Kalimat itu menjadi pondasi citra pemerintah yang ingin tampak tegas tapi terbuka. Namun setelah setahun, janji itu terasa seperti garis tipis yang mudah berubah: di atas kertas menjamin kebebasan, di lapangan menjaga ketertiban dengan cara yang membuat banyak orang memilih diam.
Pada 21 Februari 2025, aksi besar pertama mengguncang Jakarta. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menamakan gerakannya Indonesia Gelap. Mereka menolak kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai memangkas belanja publik, serta mengkritik peran militer yang kian masuk ke ranah sipil.
Aksi berlangsung damai di awal, tapi dihadang aparat dengan barikade dan mobil taktis di sekitar kawasan Patung Kuda. Polisi menyebutnya “potensi anarki”, meski tidak ada laporan kerusakan berarti. Bagi banyak orang, itu menjadi isyarat bahwa garis batas antara “kritik” dan “kerusuhan” kini semakin kabur.
Gelombang kedua terjadi pada 26 Agustus 2025, dipicu oleh keputusan DPR menaikkan tunjangan anggota parlemen hingga puluhan juta rupiah per bulan. Mahasiswa, buruh, dan warga biasa tumpah ke jalan di lebih dari 20 kota. Di Jakarta, seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan meninggal ditabrak kendaraan taktis polisi saat demonstrasi berlangsung.
Pemerintah menyebutnya “insiden tragis”, sementara kelompok masyarakat sipil menilai itu sebagai bukti bahwa ruang berekspresi kini dibatasi dengan cara yang halus tapi menyakitkan.
Beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara damai.
“Negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat,” jelas Prabowo dalam keterangan persnya dilansir dari setneg.go.id.
Menjelang akhir Agustus, Polisi dan TNI mendapat perintah untuk “bertindak tegas” terhadap aksi massa yang dianggap melanggar ketertiban. Di beberapa daerah, izin demonstrasi mulai diperketat.
Di Yogyakarta dan Bandung, mahasiswa yang hendak turun ke jalan pada 30 Agustus 2025 dilaporkan harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak “mengganggu fasilitas umum”. Situasi itu melahirkan rasa was-was baru: bahwa kebebasan kini bergantung pada tanda tangan dan izin.
Di ruang digital, atmosfer serupa merambat perlahan. Pemerintah menangguhkan sementara izin operasi TikTok pada 10 September 2025, dengan alasan platform itu menolak menyerahkan data aktivitas live-stream yang dianggap memicu kericuhan. Keputusan itu dibatalkan seminggu kemudian, tapi pesannya jelas: negara kini punya wewenang untuk menentukan kapan ruang daring dianggap “aman”.
Sejak itu, beberapa influencer dan jurnalis mulai berbicara lebih hati-hati, tidak karena diminta, tapi karena takut kehilangan ruang hidup digital mereka.
Sementara itu, kelompok sipil terus mencoba membuka jalan dialog. Pada 3 September 2025, Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi damai di Jakarta, menuntut pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia dan menarik militer dari urusan sipil.
Aksi itu berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat. Di jalan, suara perempuan yang membawa poster bertuliskan “kami hanya bicara, kenapa takut?” hampir tenggelam oleh barisan polisi yang berdiri diam, tanpa senyum, tanpa bicara.
Satu tahun setelah dilantik, wajah kebebasan berekspresi di Indonesia tampak seperti cermin dengan retakan halus.
Dari jauh, permukaannya masih berkilau, ada media, ada unjuk rasa, ada perdebatan di dunia maya. Tapi bila didekati, retakan kecil itu mulai terlihat jelas: pengawasan yang makin ketat, izin yang semakin rumit, dan narasi “tertib dan damai” yang dipakai untuk membatasi ruang bicara.
Tidak ada pelarangan eksplisit, tidak ada sensor terang-terangan. Namun orang mulai belajar untuk berhati-hati. Mahasiswa menulis pamflet dengan kata-kata yang lebih lunak, jurnalis menimbang ulang tajuk berita, dan banyak aktivis memilih diam setelah mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Tidak ada yang memerintahkan, tapi semua orang tahu garis mana yang tak boleh dilanggar.
Di penghujung Oktober 2025, pemerintah merilis laporan tahunan yang menyebutkan bahwa 83,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Prabowo–Gibran. Angka yang tinggi, nyaris sempurna, tapi sulit dipercaya sepenuhnya.
Karena jika survei itu benar, mengapa jalanan masih penuh dengan pamflet dan suara yang menuntut didengar? Mungkin karena kepuasan tidak selalu berarti kebebasan. Dan di negeri ini, semakin banyak orang mulai sadar bahwa keduanya tidak selalu berjalan beriringan.
Kebebasan berekspresi selama satu tahun ini bukan lenyap, tapi berubah bentuk. Ia tidak lagi hadir sebagai hak, melainkan sebagai izin. Negara tidak menutup mulut warganya, tapi memegang kendali atas seberapa keras mereka boleh bersuara. Di tengah semua itu, demokrasi Indonesia tetap berdiri. Kokoh di luar, tapi rapuh di dalam.
Takaran Kepuasan Masa Prabowo-Gibran
Pada peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, survei dari berbagai lembaga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang bervariasi. Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan sebesar 78,1%, sementara Indikator Politik Indonesia melaporkan angka 83,5% .
Namun, protes mahasiswa yang digelar pada 20 Oktober 2025 menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan segmen-segmen tertentu. Aksi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran, penurunan anggaran pendidikan, serta isu-isu terkait transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
Presiden Prabowo menanggapi protes ini dengan menekankan pentingnya dialog dan keterbukaan, serta berjanji untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial.
Napas Sesak Pemberantasan Korupsi
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, pemberantasan korupsi dianggap masih lemah, karena KPK hanya melakukan dua kali Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sementara, program lain untuk melakukan kampanye anti-korupsi justru diluncurkan dengan lebih bersifat edukatif dibandingkan dengan melakukan tindakan tegas.
Tak sampai disitu, masuknya tokoh seperti Thanksin Shinawatra yang memiliki rekam jejak di bidang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di negaranya, menjadi dewan penasihat pada badan pengelola investasi Danantara di Indonesia. Hal tersebut, membuat masyarakat sempat mempertanyakan keseriusan pemerintah Prabowo dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Ditambah dengan adanya kasus Tom Lembong yang terjerat atas kasus korupsi impor gula pada masa jabatannya. Pasalnya, Tom Lembong mengaku bahwa dirinya melakukan impor gula atas dasar permintaan presiden saat itu, yakni Jokowi dengan jumlah yang relatif tidak sebanyak menteri perdagangan lainnya.
Hal tersebut, membuat masyarakat menjadi khawatir tentang adanya manuver politik dalam penjeratan kasus korupsi di Indonesia. Meskipun pada Agustus lalu, Presiden Prabowo memberikan pengampunan kepadanya juga kepada sejumlah koruptor lainnya. Hal ini tetap saja menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo karena jalur yang ditempuh, dianggap mengurangi transparansi proses hukum.
Dari sana, sejumlah pernyataannya yang terkesan mengambang terkait keseriusannya menghadapi tindak pidana korupsi kian membingungkan masyarakat.
Seperti, pernyataannya tentang koruptor yang akan diberikan pembebasan jika mengembalikan apa yang telah mereka ambil. Serta, lamanya proses penggarapan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset yang diharapkan akan mempermudah proses peradilan bagi koruptor.
Kabinet dan Reshuffle
Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih. Lima posisi strategis diisi oleh wajah baru, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Perombakan ini merupakan tindak lanjut dari reshuffle sebelumnya pada 17 September, yang juga mencakup pengangkatan Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap protes publik yang terjadi pada bulan Agustus, yang dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan anggaran pendidikan.
Beberapa menteri sebelumnya, seperti Sri Mulyani Indrawati, digantikan setelah demonstrasi besar-besaran, termasuk serangan ke rumahnya. Dengan reshuffle ini, Presiden Prabowo berharap dapat meningkatkan kinerja kabinet dan merespons dinamika politik serta tuntutan masyarakat.
Nurani Politik Luar Negeri Indonesia
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki posisi konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan. Namun dalam upaya diplomasi internasional, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis.
Pada 13 Oktober 2025, Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian di Sharm El-Sheikh, Mesir, yang bertujuan untuk mencari solusi damai atas konflik Gaza-Israel.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan rekonstruksi Gaza, serta menyatakan kesiapan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara Palestina merdeka.
Pendekatan ini memicu reaksi domestik, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Beberapa kalangan menilai langkah ini sebagai upaya pragmatisme politik luar negeri, sementara yang lain menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap solidaritas terhadap Palestina.
Selain itu, Prabowo juga beberapa kali menyatakan bahwa Two State merupakan sebagai jalan keluar terbaik dari peperangan di tanah Gaza tersebut. Namun hal tersebut, mendapatkan banyak sekali kecaman tidak setuju dari para aktivis kemanusiaan di Indonesia sendiri.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kita dapat melihat betapa sebuah aspirasi merupakan masalah yang harus dibungkam rapat-rapat. Bahkan di lingkungan sekolah.
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kita bisa merasakan bahwa janji itu dilaksanakan hanya sebagai daftar biasa. Masyarakat menantikan perbaikan.
Pelaksanaan program kerja yang bukan hanya sebagai asal melakukan saja. Komunikasi politik yang baik dalam membuat keputusan-keputusan, sehingga yang diterima adalah hasil, bukan video atau suratan klarifikasi permintaan maaf.
Selain itu, kepahaman dalam menangani isu-isu krusial seperti perang di Gaza yang tidak hanya terpusat pada kemerdekaan, tapi juga berdasarkan keadilan.
Editor: Muhammad Rayfahd, Muhammad Rizki
Sumber Informasi
https://en.antaranews.com/news/386885/one-year-on-prabowo-puts-indonesia-in-the-global-spotlight
https://www.detik.com/sumut/berita/d-8139618/6-457-orang-keracunan-mbg-terbanyak-di-jawa?utm_
https://www.metrotvnews.com/play/b2lCp7e6-bpi-danantara-resmi-dibentuk-setelah-uu-bumn-disahkan
https://mnllaw.co.id/menelisik-danantara-sebagai-lembaga-pengelola-investasi
https://transparansi.id/2025/02/26/danantara-tanpa-partisipasi-rawan-korupsi
