Apakah pemerintah menganggap kita dungu, atau sebenarnya mereka yang tanpa sadar sedang mempertontonkan kedunguan itu? ketika Sumatra masih dipenuhi lumpur, rumah yang hancur, dan warga yang kehilangan keluarganya.
Mereka justru sibuk mengurus pencitraan, dan mengeluarkan perkataan yang semakin memperlihatkan kedunguan dari sebuah kepemimpinan.
Pemerintah Mengaku Hadir, Tetapi Ucapannya Membuktikan Mereka Tak Pernah Benar-Benar Melihat Warganya.
Ketika bencana besar melanda Sumatra, pemerintah selalu datang dengan satu paket yang sama: rombongan pejabat, kamera media, dan retorika yang tidak pernah nyambung dengan kenyataan. Semua tampak hadir, semuanya tampak sibuk, tetapi yang paling tampak justru ketidakmampuan mereka membaca situasi.
Lihat saja bagaimana Presiden Prabowo datang ke pengungsian bukan dengan kalimat penguatan, bukan dengan empati, bukan dengan rencana konkret. Ia malah bertanya: “kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua?”
Pertanyaan ini bukan hanya tidak relevan. Ini absurd dan contoh memalukan dari pemimpin yang gagal total dalam melihat suasana. Warga kehilangan rumah, harta hanyut, trauma menumpuk, justru yang dibicarakan malah “maling”. Apa relevansinya? Tidak ada. Yang ada semakin menunjukkan: para pemimpin kita tidak mengerti prioritas, atau tidak mau mengerti.
Ketika Fakta Lapangan Dianggap Hoaks
Tak lama setelah itu, BNPB ikut memperkeruh suasana. Ketua BNPB menyebut situasi “mencekam” akibat banjir dan longsor sebagai kabar yang “hanya berseliweran di medsos.”
Kalimat ini tidak hanya meremehkan penderitaan warga, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga negara. Ketika warga mengedarkan video banjir setinggi dada, rumah terseret arus, jembatan putus, pemerintah malah menyebutnya sebagai kabar medsos.
Jika begini cara pemerintah berbicara, wajar publik marah.
Menyederhanakan Luka Ekologis dengan Kata “Kayu Lapuk”
Dirjen Gakkum KLHK Dwi Januanto menambah daftar panjang retorika absurd. Ketika banjir membawa gelondongan kayu raksasa yang jelas-jelas mengindikasikan pembalakan liar ia malah menyebutnya sebagai “kayu lapuk.”
Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini usaha untuk mengelabui publik dengan kata-kata manis yang tidak ada hubungannya dengan realita.
Panggung Politik di Tengah Lumpur
Menteri Pangan, Zulkifli Hasan, juga tak mau ketinggalan. Aksinya memanggul karung beras saat meninjau korban banjir tampak lebih seperti konten kampanye daripada kunjungan kerja.
Publik langsung mengingat masa lalu Zulkifli saat menjadi Menteri Kehutanan posisi yang berkaitan erat dengan izin hutan yang kini jadi akar bencana ekologis.
Kata orang: kalau mau pencitraan, lakukan dengan elegan. Tapi ini justru terlihat memaksa.
Presiden yang Tidak Tahu Sedang Berada di Mana
Di tengah siaran langsung, Prabowo tampak bingung saat ditanya sedang berada di daerah mana, sebelumnya dari mana, dan hendak menuju ke mana. Semua dijawab Seskab.
Jika presiden saja tidak tahu posisi dirinya sendiri, bagaimana publik bisa percaya bahwa ia tahu posisi negara?
Stiker Wajah di Bantuan Bencana
Dan tentu saja, drama stiker wajah Prabowo di kardus bantuan. Publik bereaksi keras karena ini sudah kelewat batas.
Di tengah banjir dan tragedi, bantuan seharusnya bebas dari politik. Ketika wajah presiden ditempel di kardus bantuan, pesan yang sampai bukan “negara hadir” tetapi “ingat siapa yang memberi.” Ini tidak etis dan menjijikkan.
Jika pola ini terus dibiarkan, bukan alam yang paling berbahaya bagi kita, tetapi kebodohan yang dipelihara oleh para pejabat yang merasa diri paling benar padahal tidak becus dalam membaca realita.
Dan itulah bencana terbesar yang sedang kita hadapi: bukan hanya air yang meluap, melainkan kekuasaan yang tenggelam dalam ketidakmampuan berpikir.
Editor: Farhan Perdana
Ilustrasi: Fazarul Yudha Pratama
